Menghadirkan informasi publik, layanan digital, dan komunikasi pemerintahan yang terbuka untuk masyarakat Simalungun.
Satu pintu untuk publikasi kegiatan, dokumen, kanal pengaduan, galeri, video, dan aspirasi masyarakat.
Mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pilih kanal layanan digital yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun berperan dalam pengelolaan informasi, komunikasi publik, infrastruktur digital, statistik sektoral, dan persandian.
Terwujudnya tata kelola komunikasi dan informatika yang transparan, responsif, aman, dan berorientasi pelayanan publik.
Menguatkan layanan informasi publik, mendorong transformasi digital, meningkatkan keamanan data, dan memperluas literasi digital masyarakat.
Kabar kegiatan, pengumuman, dan agenda strategis Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Simalungun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus berupaya mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya. Upaya konkret tersebut dilakukan dengan menggelar rapat Forum Komunikasi terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen serta peningkatan cakupan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca selengkapnya
Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) secara resmi memberlakukan work from home (WFH) atau kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mulai pekan ini. "Iya (pekan ini diterapkan red). Sudah-sudah, 50 persen WFH dan 50 persen WFO (work from office/kerja dari kantor)," tegas Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Senin.
Baca selengkapnya
Wajah Ibu Kota Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya, tampak berbunga-bunga sejak Sabtu (18/4/2025) pagi. Mulai dari hiasan papan bunga yang berbaris di pinggir jalan, mobil hias, hingga parade karnaval warnai pelataran Kantor Bupati
Baca selengkapnya
Ruang video untuk dokumentasi kegiatan, edukasi layanan digital, dan publikasi informasi pemerintah daerah.
Video placeholder siap diganti dengan embed YouTube resmi.
Form ini dapat disambungkan ke backend atau layanan pengaduan resmi agar opini masyarakat terdokumentasi dengan baik.